Credits to

Powered by Blogger

Thursday, November 02, 2006

Seputar PTT: Kewajiban Profesi atau Komoditi? [Bag I]

Nampaknya telah menjadi stigma bagi sebagian besar orang bila profesi dokter atau dokter gigi cukup menjanjikan dari segi finansial.


“Wah, udah praktek di mana? Udah banyak duit deh pasti”

”Eh di klinik itu gajinya berapa? Berjuta-juta ya pastinya!”


Dan masih banyak lagi lontaran-lontaran lain yang kerap diungkapkan oleh banyak orang. Namun, sesungguhnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah. Tidak sepenuhnya salah karena bagi dokter atau dokter gigi yang sudah cukup lama terjun di lapangan, apalagi ditambah dengan menyandang spesialisasi, cukup mudah untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Tidak sepenuhnya benar, karena bagi dokter atau dokter gigi lulusan baru, meretas jalan untuk mencapai sebuah kemapanan ekonomi sangatlah panjang dibandingkan dengan lulusan-lulusan sarjana lainnya. Bayangkan saja, untuk dapat lulus menjadi seorang dokter atau dokter gigi saja sudah cukup sulit, ditambah lagi dengan berbagai kewajiban profesi.


Salah satu kewajiban profesi yang sudah dihapus adalah mengenai kewajiban PTT [Pegawai Tidak Tetap], dalam hal ini kewajiban PTT Pusat. Kini dokter atau dokter gigi tidak diwajibkan lagi untuk mengikuti PTT Pusat agar bisa mendapatkan SIP [Surat Izin Praktek], tetapi sebagai kompensasinya ada beberapa jalur yang tetap harus dilewati oleh dokter atau dokter gigi. Jalur pertama adalah dengan mengikuti PTT cara lain, maksudnya adalah dokter atau dokter gigi harus bekerja di rumah sakit atau klinik yang berada di luar wilayah DKI Jakarta yang mendapatkan izin sebagai penyelenggara PTT selama tiga tahun. Biasanya cara ini dipilih bagi dokter atau dokter gigi yang memiliki hambatan untuk dapat jauh dengan keluarga. Jalur kedua adalah dengan menjadi PNS baik di Pemda maupun di Departemen. Jaminan uang pensiun dan berbagai tunjangan memang menarik bagi sebagian besar orang, tapi konsekuensinya adalah bagi dokter atau dokter gigi yang memiliki keinginan belajar yang tinggi harus dapat bersabar, karena dengan menjadi PNS dokter atau dokter gigi hanya dapat melanjutkan studi sesuai dengan perintah atasan. Artinya, mereka tidak dapat mengikuti bidang studi sesuai kehendak hatinya saja, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Jalur ketiga adalah dengan menjadi staf pengajar baik di PTN ataupun PTS. Jalur keempat adalah dengan mengikuti program pendidikan dokter/dokter gigi spesialis langsung setelah lulus [maksimal jangka waktu menunggu selama satu tahun semenjak kelulusan, lebih dari satu tahun wajib mengikuti PTT terlebih dahulu]. Namun, setelah menyelesaikan pendidikan spesialis dokter atau dokter gigi spesialis tetap harus mengikuti PTT yang biasanya ditempatkan di RSUD. Jalur keenam adalah PTT Pusat.


Dari berbagai macam jalur yang ada tersebut, PTT Pusat tampaknya masih menjadi pilihan bagi sebagian besar dokter atau dokter gigi. Selain karena prosedur pendaftaran yang mudah, alur yang lebih jelas, kesempatan yang lebih bebas untuk memilih program studi atau spesialisasi yang diinginkan setelah selesai masa bakti, gaji yang dijanjikan juga cukup menggiurkan. Dengan dihapuskannya UU Wajib Kerja Sarjana, sangat sulit bagi Depkes untuk menempatkan dokter atau dokter gigi di daerah terpencil atau sangat terpencil di seluruh Indonesia. Akibatnya, banyak Puskesmas di daerah-daerah tersebut tidak terisi dokter atau dokter gigi padahal tenaganya sangat dibutuhkan. Karena itu Depkes mengambil terobosan dengan mengeluarkan Permenkes No. 312 Tahun 2006 yang intinya memberikan insentif selain gaji pokok yang mereka terima. Besarnya insentif untuk daerah sangat terpencil sebesar Rp 7,5 juta per bulan, dokter atau dokter gigi sebesar Rp 5 juta per bulan dan bidan PTT sebesar Rp 2,5 juta per bulan. Sedangkan gaji pokok untuk dokter atau dokter gigi di daerah sangat terpencil adalah Rp 1,8 juta per bulan dan untuk daerah terpencil Rp 1,7 juta per bulan.


PTT Pusat sendiri memiliki tiga kriteria pemilihan daerah; biasa, terpencil, dan sangat terpencil dengan waktu kerja yang masing-masing ; 3 tahun, 1 tahun, dan 6 bulan. Kriteria daerah biasa maksudnya adalah daerah yang terletak di kota kabupaten, artinya segala akses transportasi dan komunikasi masih sangat terjangkau. Untuk daerah dengan kriteria terpencil maksudnya adalah daerah tersebut dapat dicapai dalam waktu beberapa jam dari kota kabupaten. Akses transportasi dan komunikasinya sendiri masih cukup terjangkau. Untuk daerah dengan kriteria sangat terpencil maksudnya adalah daerah dengan akses transportasi dan komunikasi yang sangat terbatas. Daerah ini biasanya terletak beratus-ratus kilo jauhnya dari kota kabupaten. Akses transportasi ke kota sangat terbatas, bisa hanya sehari tiga kali atau bahkan sekali saja. Hal ini dapat dikarenakan medan daerah tersebut memang berat, harus mendaki gunung terlebih dulu atau menyebrangi perairan. Dalam hal komunikasi pun demikian, jangan berharap bisa mendapatkan menonton televisi ataupun koneksi internet karena listrik saja mungkin hanya bisa menyala selama 6 jam sehari. Selain itu, sinyal ponselpun akan sangat sulit didapat [meskipun memakai kartu yang katanya bisa menjangkau seluruh kecamatan di Indonesia]. Intinya, kondisi medan daerah ini memang benar-benar berat dibandingkan dengan daerah kriteria terpencil. Oleh karena itu, wajar apabila insentif yang diberikan juga cukup besar karena taruhannya pun adalah nyawa.


Ternyata, meski dengan taruhan nyawa dan segala macam ketidaknyamanan yang akan dirasakan selama 6 bulan, tidaklah menyurutkan niat pada dokter atau dokter gigi untuk mendaftarkan diri di daerah dengan kriteria sangat terpencil tersebut. Begitu formasi daerah baru dibuka maka daerah sangat terpencil pun menjadi pilihan favorit bagi dokter atau dokter gigi. Apalagi jika daerah tersebut berada di pulau-pulau favorit seperti Jawa dan Sumatera. Untuk pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan bagi dokter atau dokter gigi. Faktor-faktor ini adalah semua faktor yang menjadi pertimbangan jika seorang dokter atau dokter gigi bukan berasal dari daerah tujuan peminatan.


Faktor pertama adalah faktor geografis. Faktor ini merupakan faktor yang sangat penting mengingat sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau dan perairan. Dengan kriteria daerah yang sangat terpencil saja akses transportasinya sudah demikian sulit, apalagi jika ternyata daerah tersebut benar-benar berada di pulau yang sangat terpencil. Ditambah lagi dengan seringnya bencana alam baik berupa gempa, banjir, longsor, dan lain-lain yang sering terjadi akhir-akhir ini maka faktor geografis menjadi pertimbangan penting untuk memilih daerah tujuan peminatan.

Faktor kedua adalah faktor sosiologis. Faktor ini juga faktor yang cukup berperan dalam pemilihan daerah tujuan. Faktor sosiologis ini meliputi mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat daerah tersebut, adat istiadat, dan dinamika sosial yang terjadi. Apabila dokter atau dokter gigi tersebut seorang Muslim, biasanya ia juga akan memilih daerah yang mayoritas penduduknya Muslim. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan bagaimana ia dapat beribadah dengan baik selama di lokasi PTT. Selain itu, hal ini berkaitan pula dengan kemudahan untuk mencari makanan yang halal. Karena sebagaimana diketahui bahwa agak sulit untuk mendapatkan makanan halal di daerah yang mayoritasnya non muslim. Adat istiadat dan budaya daerah setempat juga harus diketahui karena tidak jarang banyak dokter atau dokter gigi yang sulit beradaptasi di daerah pilihannya. Contoh misalnya saja di daerah pedalaman Kalimantan yang mayoritasnya suku Dayak, cukup banyak aturan yang tidak boleh dilanggar bagi para pendatang. Bila ada salah seorang gadis Dayak yang tertangkap oleh kamera pada saat pendatang berfoto, maka biasanya kepala suku akan meminta pria yang ada di foto tersebut untuk menikahi gadis tersebut. Menurut mereka, hal ini dianggap telah menodai kesucian gadis Dayak tersebut. Jika tak mampu untuk menikahi gadis tersebut, maka sebagai kompensasinya ia harus mengganti dengan seratus ekor babi. Belum lagi dengan hal-hal yang berbau klenik [baca:guna-guna] yang biasa digunakan oleh suku pedalaman setempat untuk ’mengikat’ para pendatang. Dinamika sosial yang terjadi juga perlu diketahui apakah di daerah tersebut rawan akan konflik atau tidak.

2 comments:

agung said...

Bentar.. bentar..
quoted ;
"Jalur keempat adalah dengan mengikuti program pendidikan dokter/dokter gigi spesialis langsung setelah lulus .... Jalur keenam adalah PTT Pusat."

Lha jalur kelimanya mana tho??

Dimas said...

Jadi teringat sama kisah teman yg magang di daerah konflik. Masang router di Poso-Tentena eee ... sehari sebelumnya ada bom. Waah, bahaya ya tugas di daerah konflik :-SS.

--Dimas